Oleh: Saidin Ernas
Direktur Indonesia Timur Institute Policy Dosen dan Peneliti FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Beberapa hari terakhir saya berkesempatan membaca kembali disertasi Thomas E. Goodman yang berjudul The Sosolot: An Eighteenth Century East Indonesian Trade Network, yang ditulis di University of Hawaiʻi Mānoa pada tahun 2006. Naskah The Sosolot ini sudah cukup lama dikirimkan oleh sahabat saya, Antropolog Khatib Negress, yang juga pernah meneliti jejaring perdagangan di sekitar Pulau Seram dan Banda, dan menulis berbagai publikasi sosial dan politik tentang Maluku.
Membaca The Sosolot, membawa saya pada sebuah kesadaran penting bahwa Seram Timur (Maluku) dan Papua sesungguhnya bukan dua ruang yang terpisah oleh laut. Keduanya sejak lama merupakan bagian dari satu ruang sosial, ekonomi dan kebudayaan maritim. Karya Goodman, bersama sejumlah kajian antropologis lainnya, seperti tulisan Roy Ellen dan juga Leonard Andaya, membantu kita memahami jaringan perdagangan lokal di Indonesia Timur, khususnya hubungan antara Seram Timur, Kepulauan Maluku Tenggara dan pesisir Papua hingga kawasan Kepala Burung. Jaringan tersebut dikenal dengan istilah “Sosolot” atau dalam dialeg lokal Seram Timur disebut “Sosolat.”
Sosolot dan Jalan Raya Laut
Secara historis Sosolot adalah jaringan perdagangan tradisional Maluku-Papua yang bersambung ke pasar regional di Makassar dan Surabaya, hingga Pasar Internasional. Sebagian dari jaringan perdagangan ini adalah jaringan illegal di luar kendali kolonial Belanda. Sosolot tidak sekadar menunjuk pada aktivitas jual-beli, tetapi merupakan jaringan hubungan perdagangan yang dibangun melalui kepercayaan, pengetahuan tentang laut, hubungan sosial, perkawinan dan hak akses terhadap wilayah perdagangan.
Biasanya para pedagang dari Seram Timur berlayar ke berbagai kawasan di Papua membawa barang-barang kebutuhan, kemudian kembali dengan komoditas seperti hasil hutan, teripang, mutiara, kulit penyu dan bulu burung cenderawasih. Pelabuhan-pelabuhan seperti Geser, Kiliwaru, Ondor, Air Kasar, dan berbagai titik di pesisir Papua Barat, menjadi bagian dari jaringan tersebut. Dalam konteks ini, laut bukanlah pemisah, tetapi menjadi jalan raya.
Aktifitas perdagangan tersebut membuat masyarakat Seram Timur memiliki pengetahuan tentang angin musim, arus laut, pelabuhan, bahasa dan adat masyarakat yang mereka datangi di Papua, demikian juga sebaliknya. Pengetahuan itu menjadi modal sosial yang memungkinkan perdagangan berlangsung lintas pulau dan lintas generasi. Menariknya, hubungan dagang tersebut sering berkembang menjadi hubungan sosial dan kekerabatan. Pedagang yang berulang kali datang ke Papua tidak lagi dipandang sebagai orang asing. Mereka membangun hubungan dengan masyarakat setempat, bahkan terlembagakan melalui perkawinan. Maka nama, marga dan tradisi dalam garis perdagangan tersebut nyaris saling bertaut, menciptakan sebuah dunia yang saling terhubung.
Dari sinilah terbentuk jaringan keluarga dan komunitas yang menghubungkan Maluku dan Papua selama beberapa generasi. Saya jadi teringat cerita ayah saya, yang pernah pergi merantau ke wilayah Taminabuang (di sekitar pedalaman Sorong) untuk berdagang. Dan ia disambut selayaknya saudara, yang dewasa ini sering mendapat stigma negatif. Tidak mengherankan jika di sejumlah komunitas, orang Seram Timur dan Papua dapat saling menyapa dengan sebutan “Ipar”. Sapaan sederhana ini menyimpan sejarah panjang tentang perdagangan, perkawinan dan persaudaraan.
Seram Timur dalam Sejarah Perdagangan
Goodman juga mengingatkan kita untuk membaca kembali posisi Seram Timur dalam sejarah Indonesia Timur. Selama ini sejarah Maluku sering ditulis dengan pusat perhatian pada Ternate, Tidore, Ambon dan Banda. Seram Timur cenderung ditempatkan sebagai wilayah pinggiran. Padahal, sejarah perdagangan menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi salah satu simpul penting jaringan maritim yang menghubungkan Maluku dan Papua.
Pelabuhan dan pusat perdagangan lokal seperti di Geser, Kilwaru, Air Kasar dan Ondor, menjadi ruang pertemuan berbagai komoditas dan manusia. Pedagang Seram tidak hanya bergerak menuju Papua, tetapi juga terhubung dengan Aru, Kei, Tanimbar, Banda, Ambon, hingga berbagai wilayah di Maluku dan Nusantara. Jejak-jejak hubungan masa lalu itu masih dapat ditemui hingga saat ini.
Sejarah tersebut sekaligus juga memperlihatkan bahwa masyarakat lokal di Indonesia Timur, bukan sekadar objek dari ekspansi perdagangan kolonial kala itu. Mereka juga adalah aktor yang memiliki jaringan, pengetahuan, strategi dan institusi ekonomi sendiri. Bahkan ketika VOC berusaha membangun monopoli perdagangan, jaringan lokal tetap bergerak melalui “jalur-jalur tikus“ yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol kolonial.
Di sinilah konsep sosolot menjadi penting. Ia bukan sekadar catatan tentang aktivitas perdagangan masa lalu, melainkan sebuah jendela untuk melihat bagaimana ekonomi maritim tumbuh dari bawah, dibangun melalui jaringan sosial, pengetahuan lokal, mobilitas antarpulau, dan kemampuan masyarakat mengelola hubungan dagang lintas wilayah. Jaringan ini telah berkembang jauh sebelum negara modern hadir dengan pelabuhan, batas administratif, regulasi, dan kebijakan konektivitas.
Dari Sosolot ke Tol Laut
Membaca sejarah tersebut terasa semakin relevan ketika kita melihat kondisi Indonesia Timur hari ini. Pemerintah (terutama di era Presiden Jokowi), telah berupaya membangun konektivitas melalui berbagai kebijakan, termasuk Tol Laut, yang dimaksudkan untuk menekan disparitas harga dan memperlancar distribusi barang ke wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Namun, kita perlu bertanya lebih jauh, apakah konektivitas fisik otomatis menciptakan konektivitas ekonomi dan sosial? Sebab kapal bisa datang dan pergi. Pelabuhan juga bisa dibangun dalam berbagai skala. Tetapi jika barang yang dibawa sebagian besar hanya berasal dari luar daerah, sementara hasil produksi masyarakat lokal tidak mendapatkan akses pasar yang memadai, maka konektivitas belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Di sinilah sejarah sosolot memberikan pelajaran. Konektivitas tidak cukup hanya menghubungkan pelabuhan dengan pelabuhan. Ia harus menghubungkan produsen dengan pasar, masyarakat dengan masyarakat, dan wilayah dengan peluang ekonomi. Karena itu, saya kira kita perlu membayangkan kembali apa yang ingin saya sebut sebagai “Sosolot Baru”. Bukan menghidupkan kembali perdagangan abad ke-18 secara romantik, melainkan mengambil semangat dasarnya untuk menjawab kebutuhan masa kini.
Seram Timur dapat kembali mengambil posisi sebagai salah satu simpul ekonomi maritim yang menghubungkan Maluku dengan Papua. Kawasan seperti Gorom, Seram Laut, Geser, Kiliwaru, Air Kasar, Werinama dan Bula perlu dibaca dalam satu ekosistem perdagangan dengan Kaimana, Fakfak, Teluk Triton dan kawasan pesisir Papua lainnya. Jaringan tersebut harus mampu meningkatkan potensi komoditas masyarakat seperti hasil perikanan, rumput laut, sagu, rempah-rempah, hasil hutan bukan kayu, produk olahan masyarakat pesisir, kerajinan dan pariwisata bahari.
Apa yang dibutuhkan bukan sekadar kapal yang membawa barang dari Jawa dan Sulawesi menuju Maluku dan Papua. Kapal juga harus membawa produk masyarakat Maluku dan Papua menuju pasar nasional dan global. Inilah perbedaan antara konektivitas transportasi dan konektivitas ekonomi.
Tetapi Sosolot Baru tidak boleh berhenti pada perdagangan. Ia juga harus menjadi jaringan kebudayaan dan persaudaraan. Sesuatu yang terasa hilang dan mulai terlupakan dewasa ini. Pertukaran mahasiswa, riset sejarah maritim, festival budaya Maluku–Papua, pengembangan wisata sejarah perdagangan, dokumentasi bahasa dan tradisi masyarakat pesisir, serta jejaring pengusaha muda dapat menjadi cara untuk menghidupkan kembali kontak sosial yang pernah begitu kuat.
Membaca Masa Lalu untuk Masa Depan
Pada akhirnya, kesempatan saya membaca “The Sosolot” bukan sekadar membaca peristiwa sejarah masa lalu. Ia adalah ajakan untuk bercermin bahwa masyarakat Seram Timur-Maluku dan Papua pernah membangun jaringan perdagangan yang luas dengan modal yang sederhana: laut, keberanian, pengetahuan, kepercayaan dan hubungan sosial. Mereka tidak memiliki kapal modern atau teknologi navigasi seperti sekarang, tetapi mampu menciptakan konektivitas ekonomi yang menjangkau wilayah yang sangat luas.
Hari ini kita memiliki pelabuhan yang jauh lebih besar, kapal yang lebih modern, teknologi komunikasi, dan kebijakan pembangunan yang jauh lebih maju. Namun pertanyaannya adalah mampukah kita menjadikan semua itu sebagai jaringan ekonomi dan persaudaraan yang hidup kembali?
Mungkin sudah waktunya kita tidak hanya membangun Tol Laut, tetapi juga membangun “Tol Sosial”, jalur yang menghubungkan kembali manusia dengan manusia, pelaku usaha dengan pasar, kampung dengan kampung, Maluku dengan Papua. Sebab pembangunan bukan hanya tentang membuat barang dan manusia lebih mudah bergerak. Pembangunan juga tentang mendekatkan hubungan, membuka kesempatan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dari konektivitas itu sendiri.
Dan mungkin, jauh sebelum kita mengenal istilah konektivitas, network economy, atau Tol Laut, masyarakat Seram Timur dan Papua telah mengajarkan prinsip tersebut melalui satu kata “Sosolot.” Kini saatnya kita membacanya kembali, bukan sekadar untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk menemukan jalan menuju masa depan Indonesia Timur yang lebih terhubung, lebih sejahtera, dan lebih bersaudara, agar bisa mengejar ketertinggalannya dengan masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Barat. Semoga…!
