POSTINGAN.ID-SBB, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendorong pemerintah mempercepat pembukaan jalan lintas Lohia, Taniwel Gunung, Kairatu untuk menghubungkan kawasan penghasil pertanian dengan pusat distribusi dan pemasaran hasil bumi.
Pembangunan akses tersebut dinilai berpotensi membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Karteker DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, mengatakan konektivitas kawasan pegunungan Taniwel, khususnya wilayah Lohia Sapalewa, perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Potensi pertanian masyarakat, menurut dia, harus ditunjang infrastruktur transportasi yang memadai agar hasil bumi dapat menjangkau pasar secara lebih mudah, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami mendorong konektivitas kawasan itu dibuka. Peningkatan ekonomi masyarakat Taniwel, khususnya di kawasan pegunungan, harus menjadi perhatian. Dengan akses yang memadai, rantai pasok pangan dan hasil bumi bisa lebih bernilai serta berkesinambungan,” kata Kaisuku.
Ia menilai pembukaan jalan lintas Lohia, Taniwel Gunung, Kairatu tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keterhubungan ekonomi masyarakat.
Akses yang lebih baik dapat memperpendek hambatan distribusi, memperluas jangkauan pemasaran, dan membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai jual yang lebih baik.
Karena itu, KNPI SBB meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera memastikan kesiapan perencanaan pembangunan ruas jalan tersebut.
Salah satu langkah yang dinilai penting ialah penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar teknis untuk mengusulkan dan menindaklanjuti pembangunan.
Menurut Kaisuku, apabila DED belum tersedia, pemerintah perlu segera memulai penyusunannya. Sebaliknya, jika dokumen perencanaan telah tersedia, tahapan berikutnya harus dipercepat agar rencana pembukaan jalan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
“Kalau DED-nya belum ada, segera disusun dan disiapkan untuk diusulkan. Tetapi kalau gambaran perencanaannya sudah ada, jangan berhenti di atas kertas. Percepat tahapan berikutnya agar pembukaan akses jalan ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Kaisuku juga mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan kementerian terkait untuk memperjuangkan dukungan pembangunan sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Dengan perencanaan yang matang, usulan pembangunan diharapkan memiliki dasar teknis dan kebutuhan pembiayaan yang lebih jelas.
Bagi KNPI SBB, kawasan Taniwel Gunung memiliki potensi penting dalam mendukung pasokan pangan dan menggerakkan ekonomi berbasis pertanian.
Namun, potensi produksi perlu diimbangi akses distribusi agar hasil panen tidak menghadapi hambatan ketika dipasarkan ke wilayah lain, termasuk Kairatu dan sekitarnya.
Keterbatasan akses transportasi dapat meningkatkan ongkos angkut, memperpanjang waktu pengiriman, dan mengurangi keuntungan petani.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi komoditas pertanian yang membutuhkan distribusi cepat agar kualitas dan nilai jualnya tetap terjaga.
Sebaliknya, jalan yang memadai berpotensi menghubungkan petani dengan lebih banyak pembeli, memperluas jaringan perdagangan, serta mendorong pertumbuhan usaha pendukung, seperti jasa angkutan, perdagangan hasil bumi, dan pengolahan produk pertanian.
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kaisuku menilai peningkatan produksi tidak cukup jika tidak disertai sistem distribusi yang efektif.
Hasil pertanian perlu memiliki akses menuju pasar agar upaya produksi memberikan manfaat ekonomi bagi petani sekaligus mendukung ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan jalan lintas Lohia, Taniwel Gunung, Kairatu diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas kawasan produksi, membuka peluang ekonomi baru, dan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten SBB.
KNPI SBB juga meminta perencanaan pembangunan mempertimbangkan kondisi medan, trase jalan, kebutuhan konstruksi, estimasi anggaran, komoditas unggulan, serta pola distribusi hasil pertanian.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Kaisuku menegaskan, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai tahapan perencanaan dan tindak lanjut pembangunan.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk membuka keterisolasian kawasan dan menghubungkan potensi lokal dengan peluang pasar yang lebih luas.
“Jangan biarkan potensi pertanian masyarakat terhambat karena persoalan akses. Jika perencanaannya belum ada, segera mulai. Jika sudah tersedia, percepat tindak lanjutnya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah konkret agar hasil pertanian dapat menjangkau pasar dengan lebih mudah,” kata Kaisuku.(*)
