POSTINGAN.ID-JAKARTA, Tahapan krusial menuju konstruksi fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela terus dipacu.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat penyelesaian pembebasan lahan agar pengerjaan fisik proyek lapangan gas abadi tersebut dapat segera dimulai setelah agenda groundbreaking di juni 2026 lalu.
Kepastian ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Bersama yang mempertemukan Kementerian ESDM, Forkopimda Maluku, Tim Terpadu (Timdu) pimpinan Sekda Maluku Sadali Ie, SKK Migas, INPEX, PT Pertamina, serta bupati dari dua kabupaten terdampak, pada Rabu (30/9/2026).
Untuk menjamin kelancaran di lapangan, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mempercepat proses verifikasi data dan penilaian (appraisal) atas sisa area dari total lahan seluas 662 hektare.
Langkah ini diambil guna menghindari data yang tumpang tindih (overlapping) sekaligus memastikan pembayaran ganti untung tepat sasaran.
Penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku juga didorong segera terbit sebagai payung hukum penetapan besaran ganti untung atas tanah dan tanaman milik warga, dengan target perampungan pembayaran paling lambat minggu kedua Oktober 2026.
Sejalan dengan percepatan tersebut, Satuan Tugas (Satgas) telah menyelesaikan pendataan awal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK).
Data penerima santunan ini telah diserahkan kepada Tim Terpandu(Timdu) per 28 September 2026 untuk diumumkan ke publik.
Berdasarkan data resmi Pemprov Maluku, Timdu, dan Satgas, rincian objek serta subjek terdampak meliputi:
Objek Lahan: 1 Kebun
Pemilik Kebun (Subjek): 556 Orang.
Tanam Tumbuh: 7.048.439 batang
Rumah Tinggal Permanen: 3 unit
Rumah Kebun / Walang: 479 unit
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, pemenuhan hak-hak warga secara adil dan tepat waktu menjadi kunci utama agar pembangunan fisik di lokasi proyek bisa langsung digenjot tanpa kendala teknis maupun sosial.
“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman akan segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober. Dengan begitu usai groundbreaking, pembangunan fisik proyek Blok Masela bisa langsung dikerjakan tanpa ada lagi kendala di lapangan,” tegas Gubernur.
Kementerian ESDM menyambut positif komitmen daerah tersebut. Percepatan fisik Blok Masela dinilai sangat penting demi memperkuat ketahanan energi nasional serta memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nyata bagi masyarakat Maluku.
Sebelumnya, Rapat Kerja Bersama tersebut sedianya dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun, akibat panggilan mendadak dari Presiden Prabowo Subianto, jajaran Pemprov Maluku, Forkopimda, dan Timdu kemudian diterima langsung oleh Menteri ESDM di ruang kerjanya.(*)
