POSTINGAN.ID-AMBON, Rapor merah tata kelola pemerintahan di Maluku akhirnya terhapus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menempatkan Pemerintah Provinsi Maluku ke dalam Zona Hijau atau kategori Zona Terjaga pada evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025.
Keberhasilan ini memutus tren negatif beberapa tahun ke belakang, di mana birokrasi Maluku sempat tertahan di Zona Merah (Zona Rentan).
Lonjakan status tersebut mencerminkan efektivitas pembenahan sistem pemerintahan di era kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Dalam skema penilaiannya, lembaga antirasuah membedah kinerja pemerintah daerah melalui delapan sektor strategis.
Delapan area intervensi itu meliputi sektor perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pelayanan publik.
Selain itu, KPK turut mengukur manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tata kelola Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menilai predikat Zona Hijau dari KPK menjadi validasi bahwa reformasi birokrasi dan mitigasi korupsi yang dijalankan jajarannya sudah berada di rel yang benar.
Bagi Hendrik, birokrasi yang sehat merupakan prasyarat mutlak untuk mendorong Maluku tumbuh menjadi daerah yang maju, adil, dan sejahtera.
Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri setelah memenuhi target penilaian lembaga antirasuah tersebut.
Capaian ini justru harus memacu penguatan integritas aparatur, pembenahan regulasi, serta pengetatan pengawasan internal.
”Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hendrik. Selasa (17/11/2026)
Melalui pencapaian ini, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam membangun budaya antikorupsi, sekaligus menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel bagi publik.(*)





