POSTINGAN.ID-AMBON, Rencana pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, berujung pada pengaduan ke Polda Maluku. Seorang perempuan bernama Asih Sunarsih mengadukan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Abdul Salam Hehanussa, terkait dugaan persoalan pengelolaan dana yang disebut mencapai Rp560 juta.
Abdul Salam yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar SBB dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku pada Kamis (19/11/2026).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Asih mengungkapkan bahwa dana Rp560 juta tersebut terdiri atas dua alokasi. Sebanyak Rp60 juta disebut diserahkan untuk mengurus identitas atau ID pengelola dapur MBG, sedangkan Rp500 juta lainnya diperuntukkan bagi pengadaan dua kendaraan operasional.
Asih mengaku penyerahan uang untuk pengurusan ID dilakukan dalam tiga tahap. Transaksi pertama sebesar Rp10 juta pada 20 Januari 2026, kemudian Rp15 juta pada 29 Januari 2026, dan pembayaran terakhir senilai Rp35 juta pada 10 Februari 2026.
Ia menyatakan memiliki sejumlah bukti transaksi, termasuk bukti transfer Rp35 juta yang menurut pengakuannya masuk ke rekening bank atas nama Abdul Salam Hehanussa.
Namun, dokumen identitas pengelola dapur yang menjadi tujuan penyerahan uang tersebut diklaim belum juga diterbitkan meski waktu telah berlalu beberapa bulan.
Asih mengaku telah berulang kali meminta penjelasan mengenai kepastian pengurusan dokumen sekaligus meminta agar uang yang telah diserahkan dikembalikan.
Menurutnya, janji pengembalian dana sebenarnya telah disampaikan sejak Juni 2026. Akan tetapi, hingga November 2026, dana tersebut belum diterimanya kembali.
“Janji pengembalian dana sudah disampaikan sejak Juni 2026. Namun, sampai November ini, uang tersebut belum juga dikembalikan,” kata Asih seusai menyampaikan pengaduan di Polda Maluku.
Selain mempertanyakan dana pengurusan ID, Asih juga meminta penyidik menelusuri aliran uang sebesar Rp500 juta yang dialokasikan untuk membeli dua kendaraan operasional dapur MBG.
Ia menginginkan adanya kejelasan mengenai proses pengadaan kendaraan, status kepemilikan, serta keberadaan kedua unit mobil tersebut. Menurut Asih, seluruh penggunaan dana itu perlu dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan rencana usaha pengelolaan dapur MBG.
Pengaduan tersebut diterima Fransina S., petugas penerima aduan Ditreskrimum Polda Maluku. Asih berharap laporan pengaduannya segera ditindaklanjuti melalui klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan serta penelusuran transaksi keuangan yang dipersoalkan.
Ia menegaskan, persoalan yang diadukannya tidak hanya berkaitan dengan dokumen pengelolaan dapur yang belum terealisasi, tetapi juga menyangkut kejelasan penggunaan dana dalam jumlah besar.
Sementara itu, Abdul Salam Hehanussa belum memberikan penjelasan terperinci mengenai tudingan yang disampaikan Asih.
Ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Abdul Salam menyatakan akan memberikan keterangan apabila telah menerima panggilan dari penyidik Polda Maluku.
“Nanti aja kalau ada panggilan Polda baru jelaskan,” tulis Abdul Salam melalui pesan WhatsApp.(*)





