Gubernur Hendrik Lewerissa Tolak APBD, Biayai Sendiri Dekorasi Natal Rumah Dinas

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memutuskan tidak lagi menggunakan APBD untuk biaya dekorasi Natal di rumah dinas mulai 2026, dan memilih memakai dana pribadi.
🎧 Baca Berita Menyiapkan suara…0:00Siap diputar
Kualitas suara mengikuti suara yang tersedia di perangkat atau browser Anda.

POSTINGAN.ID-AMBON, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengambil langkah tegas terkait efisiensi belanja daerah. Orang nomor satu di Maluku yang akrab disapa HL ini memastikan bahwa seluruh biaya dekorasi perayaan Natal di Rumah Dinas Gubernur tidak akan lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2026 ini.

Sebagai gantinya, seluruh kebutuhan pernak-pernik dan penataan suasana Natal di kediaman dinasnya tersebut akan dibiayai secara penuh menggunakan kocek pribadinya.

Kebijakan ini pun dipastikan berlaku permanen selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Maluku di tahun-tahun mendatang.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Hendrik Lewerissa dalam menarik garis pemisah yang jelas antara urusan perayaan keagamaan yang bersifat personal dengan penggunaan uang negara. Ia memandang, semarak perayaan Natal di rumah dinas dapat dipenuhi secara mandiri tanpa harus menyentuh kas pemerintah daerah.

Keputusan ini sekaligus menjadi perubahan kebijakan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada perayaan Natal tahun 2025 lalu, kebutuhan dekorasi di rumah dinas tercatat masih memanfaatkan alokasi dana dari APBD. Namun, memasuki perayaan tahun 2026, HL memutus mata rantai pembiayaan tersebut dan mengalihkannya menjadi tanggung jawab pribadi.

Melalui kebijakan ini, Hendrik Lewerissa ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD Maluku benar-benar difokuskan untuk program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Prioritas anggaran daerah diarahkan sepenuhnya untuk menopang roda pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Maluku.

Bagi HL, pengelolaan keuangan daerah menuntut kecermatan serta ketepatan dalam menentukan skala prioritas. Pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti dekorasi rumah dinas, dinilai tidak sepatutnya dibebankan pada anggaran daerah.

Sikap konsisten ini mempertegas upaya Gubernur Maluku dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan teladan dalam membedakan batasan antara fasilitas jabatan dan kebutuhan pribadi.(*)

👁 16 dilihat💬 0 komentar⏱ 2 menit baca📅 Terbit 19 November 2026