Hendrik Lewerissa Perkuat Tata Kelola dan Cegah Korupsi Maluku

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Gubernur Maluku Utara, kepala daerah kabupaten/kota, serta perwakilan KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP berpose bersama usai pembacaan dan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi di Gedung Islamic Center, Ambon, Kamis (19/11/2026).
🎧 Baca Berita Menyiapkan suara…0:00Siap diputar
Kualitas suara mengikuti suara yang tersedia di perangkat atau browser Anda.

POSTINGAN.ID-AMBON, Pemerintah Provinsi Maluku mempertegas tekad membangun sistem pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menutup celah praktik korupsi di daerah.

Tekad tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).

Forum koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menumbuhkan integritas birokrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara membacakan ikrar bersama, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta unsur pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara.

Rangkaian ikrar tersebut berlanjut pada penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Saat berbincang dengan wartawan, Hendrik Lewerissa menjelaskan bahwa agenda ini meneruskan kolaborasi sebelumnya bersama KPK dan Kemendagri yang menitikberatkan pada pembenahan tata kelola serta pencegahan korupsi.

Ia menyoroti sejumlah titik rawan yang perlu diawasi bersama, mulai dari penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, distribusi dana hibah, hingga risiko konflik kepentingan atau afiliasi dalam roda pemerintahan.

Bagi Hendrik, pertemuan tersebut berfungsi sebagai ruang evaluasi sekaligus alarm pengingat bagi jajaran pemerintah agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah.

“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan media, untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, kemajuan Maluku tidak bisa bertumpu pada kepala daerah semata, melainkan membutuhkan kesamaan arah pandang dan komitmen seluruh aparatur sipil.

Hendrik menambahkan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang toleransi bagi aparatur yang melanggar aturan. Aparat penegak hukum dipersilakan bertindak apabila pelanggaran serupa masih berulang setelah diberikan evaluasi dan peringatan.

“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tegas Gubernur.

Mengenai pokir DPRD serta dana hibah, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku tanpa ada celah penyimpangan maupun kepentingan kelompok tertentu.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Hendrik kepada KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP atas pendampingan serta penilaian yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Dukungan pengawasan dan penguatan lembaga dinilai krusial untuk mencetak birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Turut hadir dalam kegiatan itu Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, S.E., M.I.B.A., serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan, S.Si., M.P.

Sejumlah pejabat daerah juga tampak hadir, di antaranya pimpinan DPRD Maluku dan Maluku Utara, Sekretaris Daerah kedua provinsi, Kepala Perwakilan BPKP Maluku, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD serta sekda kabupaten/kota, dan para kepala OPD di lingkungan Pemprov Maluku dan Maluku Utara.

Lewat kesepakatan bersama ini, Pemprov Maluku menegaskan arah kebijakan menuju pemerintahan yang berintegritas. Pencegahan korupsi dipandang bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan landasan utama agar pengelolaan anggaran tepat sasaran, dirasakan manfaatnya oleh warga, serta mendorong terwujudnya Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*)

👁 33 dilihat💬 0 komentar⏱ 3 menit baca📅 Terbit 19 November 2026