POSTINGAN.ID-AMBON, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong penguatan kerja sama antar perguruan tinggi di wilayah kepulauan melalui riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan bertema “Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026).

Deklarasi tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan kekuatan akademik perguruan tinggi di kawasan kepulauan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat kapasitas penelitian, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ketua Tim Kerja Konsorsium Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang Kemendiktisaintek, Fajar Sandi Prawoco, S.E., anggota Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, para gubernur provinsi kepulauan atau perwakilannya, Sekda Maluku Utara, serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Barat.
Hadir pula unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura selaku tuan rumah, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi anggota BKS Provinsi Kepulauan.
Dalam sambutannya, Lewerissa menyampaikan penghargaan kepada Universitas Pattimura dan seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah mengambil inisiatif membentuk Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan.
Ia menilai pembentukan konsorsium tersebut bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab persoalan pembangunan di daerah kepulauan. Menurutnya, diperlukan kesamaan visi, dukungan ilmu pengetahuan, dan langkah bersama agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah serta berkelanjutan.
“Bagi Maluku, forum ini memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya karena Maluku menjadi tempat berlangsungnya deklarasi, tetapi karena persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan memang membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama,” ungkap Lewerissa.
Gubernur kemudian menyoroti pendekatan pembangunan nasional yang dinilainya masih lebih banyak bertumpu pada wilayah daratan. Padahal, daerah kepulauan mempunyai kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih khusus dan berkeadilan.
Ia menjelaskan, bagi masyarakat kepulauan, laut tidak hanya menjadi pemisah wilayah. Laut juga merupakan ruang kehidupan, jalur pergerakan barang dan jasa, sumber pangan, penopang ekonomi, sekaligus penghubung antarpulau.
Karakteristik geografis tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik, terbatasnya konektivitas dan infrastruktur, luasnya rentang kendali pemerintahan, hingga besarnya kebutuhan anggaran untuk memberikan pelayanan publik.
Atas kondisi itu, Lewerissa menilai diperlukan kebijakan afirmatif yang memberikan perhatian lebih besar kepada daerah kepulauan.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, tetap berkomitmen memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Perjuangan tersebut perlu ditopang kajian akademik yang menyeluruh agar karakteristik wilayah kepulauan memperoleh pengakuan dalam kebijakan nasional, termasuk menyangkut keadilan fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Dalam upaya tersebut, perguruan tinggi dinilai mempunyai posisi penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Lewerissa juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberikan dukungan lebih kuat kepada perguruan tinggi di wilayah kepulauan. Dukungan itu mencakup kebijakan afirmatif, pendanaan yang proporsional, pemerataan fasilitas pendidikan dan penelitian, peningkatan kapasitas dosen, serta perluasan akses terhadap teknologi.
“Kita ingin perguruan tinggi di wilayah kepulauan diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menjadi pusat inovasi dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap konsorsium yang telah dideklarasikan dapat mengubah pola kerja perguruan tinggi yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, potensi akademik, tenaga ahli, pusat penelitian, laboratorium, dan berbagai sumber daya intelektual yang dimiliki masing-masing kampus perlu disatukan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat menghasilkan penelitian dan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta persoalan pembangunan daerah.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Gubernur adalah pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Sepuluh provinsi kepulauan dinilai memiliki peluang ekonomi besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut, rumput laut, pariwisata bahari, hingga pemanfaatan sumber daya pesisir.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan penelitian terapan dan inovasi teknologi agar tidak berhenti sebagai sumber daya alam semata. Pengelolaan yang tepat diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperbaiki kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Perguruan tinggi diharapkan mengambil bagian dalam modernisasi sektor perikanan, pengembangan teknologi pengolahan hasil laut, industri rumput laut, penguatan sistem rantai dingin (cold chain), hingga pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi kelautan.
Selain sektor maritim, Lewerissa turut menekankan pentingnya pengembangan komoditas unggulan daerah melalui proses hilirisasi. Sejumlah komoditas yang disebutkan antara lain kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu, serta berbagai produk perikanan.
Melalui penelitian dan kerja sama akademik, komoditas tersebut diharapkan mengalami peningkatan produktivitas, kualitas, dan teknologi pengolahan. Perguruan tinggi juga diharapkan membantu mendorong pemenuhan standar nasional serta memperluas akses pemasaran sehingga produk unggulan daerah mampu menembus pasar nasional maupun internasional.
Untuk memastikan deklarasi konsorsium menghasilkan dampak nyata, Lewerissa mengusulkan empat agenda prioritas yang perlu ditindaklanjuti bersama.
Pertama, membentuk pusat penelitian dan inovasi bersama yang berorientasi pada karakteristik serta kebutuhan pembangunan wilayah kepulauan.
Kedua, merumuskan agenda penelitian prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pemerintah daerah, terutama bidang ekonomi biru, ketahanan pangan, energi terbarukan, perubahan iklim, dan pengembangan produk unggulan.
Ketiga, memperluas penguatan pendidikan vokasi melalui program magang, pertukaran mahasiswa, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Langkah ini diperlukan agar lulusan perguruan tinggi mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan pembangunan daerah.
Keempat, memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan investor sehingga hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk maupun kegiatan ekonomi yang produktif.
Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Lewerissa memastikan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan memiliki kesiapan untuk membangun kemitraan yang lebih terorganisasi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Kerja sama tersebut juga diharapkan menjangkau kampus-kampus yang berada di kabupaten dan pulau-pulau terluar, sehingga kesempatan pengembangan pendidikan dan penelitian tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan tanpa dukungan berbagai pihak. Keterlibatan kalangan akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan untuk menyatukan pengetahuan, keahlian, serta sumber daya.
“Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai rumah besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pemikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” ajaknya.

Lewerissa berharap deklarasi tersebut menjadi titik awal kerja sama jangka panjang yang diwujudkan melalui program terukur dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar kesepakatan yang telah dibangun tidak berhenti pada kegiatan seremonial ataupun dokumen deklarasi semata.
Melalui pembentukan konsorsium ini, Pemerintah Provinsi Maluku kembali menegaskan komitmennya mendorong pembangunan berdasarkan potensi wilayah kepulauan, memperkuat kontribusi pendidikan tinggi, serta memperjuangkan pemerataan kesempatan dan keadilan pembangunan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diharapkan mampu mengubah posisi wilayah kepulauan dalam pembangunan nasional. Daerah kepulauan tidak seharusnya dipandang sebagai kawasan pinggiran, melainkan sebagai kekuatan ekonomi, pusat inovasi, dan bagian penting dari masa depan Indonesia menuju 2045.(*)





