POSTINGAN.ID-TUAL, Pemerintah Provinsi Maluku resmi memulai kerja sama penangkapan ikan bernilai tambah melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) antara Republik Indonesia dan Pemerintah Tiongkok di Kota Tual, Kamis (24/9/2026).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa investasi internasional ini tidak boleh sebatas peningkatkan volume tangkapan semata. Pihaknya mendorong adanya integrasi penuh dari hulu ke hilir demi menggerakkan ekonomi lokal.
”Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan pendaratan hasil tangkapan, proses pengolahan, hingga pembangunan fasilitas pendukung perikanan di daerah ini,” tegas Hendrik di Kota Tual.
Mengingat wilayah Maluku didominasi oleh perairan yakni mencapai 91,71 persen sektor kelautan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, skema kerja sama TCG RI-Tiongkok ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, memperkuat tata kelola, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi nelayan serta pelaku usaha daerah.
“Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan volume produksi semata. Aspek nilai tambah, pembukaan lapangan kerja baru, dan penguatan tata kelola perikanan harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Ia juga menyatakan komitmen penuh Pemprov Maluku dalam mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya, sembari mendorong kemitraan antara pelaku usaha perikanan lokal, UMKM, dan investor Tiongkok.
”Kami ingin memastikan potensi sumber daya ikan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Maluku. Oleh karena itu, kerja sama skema TCG ini harus memberikan manfaat nyata dan langsung bagi daerah serta masyarakat Maluku,” lugasnya.
Selain dampak langsung pada sektor perikanan, integrasi investasi ini diproyeksikan memicu efek berganda (multiplier effect) pada sektor pendukung seperti logistik, transportasi, perdagangan, hingga transfer teknologi bagi tenaga kerja lokal, dengan tetap memprioritaskan prinsip kelestarian lingkungan dan kepatuhan hukum.
Peluncuran program strategis ini dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, perwakilan Kedatangan Besar Tiongkok, jajaran manajemen PT Samudera Indo Sejahtera (SIS), serta tokoh adat dan asosiasi nelayan setempat.(*)
