POSTINGAN.ID-AMBON, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menyatakan komitmen penuh untuk mendukung rencana investasi Seram Opportunity guna mendorong percepatan ekonomi di Pulau Seram.
Dukungan tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam rapat koordinasi bersama Pemda Maluku, PT Kamboti Hasil Tani Maluku, dan PT Kemitraan Bhinneka Solusi di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (7/10/2026).
Program Seram Opportunity yang diinisiasi oleh Direktur PT Kamboti Hasil Tani Maluku, Samson R. Atapary, bersama jajaran Dewan Komisaris (Mansur Tuharea, Arobi Kelian, dan Manik), menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan asal Jakarta, PT Kemitraan Bhinneka Solusi.
Gubernur Hendrik Lewerissa menyambut positif inisiatif ini karena dinilai strategis dalam menggerakkan ekonomi berbasis pedesaan serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), dan Seram Bagian Timur (SBT).
Salah satu poin utama dalam konsep ini adalah perlindungan hak atas tanah melalui pola kemitraan langsung. Perusahaan menegaskan tidak akan membeli lahan milik warga, sehingga hak atas tanah adat, marga, maupun perorangan tetap aman dengan menerapkan skema bagi hasil yang adil dan transparan.
Di samping itu, program ini berkomitmen menjaga ketahanan pangan lokal tanpa mengalihfungsikan kawasan hutan maupun hutan sagu.
Secara teknis, investasi ini berfokus pada hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kelapa, dan kopi. Tahap awal akan diprioritaskan pada hilirisasi kelapa sawit melalui pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) yang dikembangkan dengan pola kluster.
Setiap kluster dirancang seluas 250 hektare dan dilengkapi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini berkapasitas olah satu ton TBS per jam untuk menghasilkan Crude Palm Oil (CPO).
Lahan yang dimanfaatkan merupakan tanah milik petani di Areal Penggunaan Lain (APL) yang selama ini belum tergarap optimal.
Dalam jangka panjang, Seram Opportunity menargetkan pembentukan hingga 400 kluster perkebunan yang diproyeksikan mampu menyerap hingga 20.000 tenaga kerja.
Penyerapan tenaga kerja diprioritaskan bagi pemilik lahan, warga desa sekitar, hingga masyarakat Maluku yang berada di luar daerah.
Kendati menawarkan potensi besar bagi peningkatan nilai tambah komoditas dan pembukaan lapangan kerja baru, realisasi skema bagi hasil, perlindungan lahan warga, serta konsistensi menjaga kawasan hutan dan sagu tetap menjadi aspek krusial yang memerlukan pengawasan bersama antara pemerintah, investor, dan masyarakat.(*)
