Gubernur Maluku dan KPK Sepakati Langkah Strategis Cegah Korupsi

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (kelima dari kiri) bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Maruli Tua Manurung (ketiga dari kanan), perwakilan Kementerian Dalam Negeri Dr. Boyke Martz Siagian (keempat dari kiri), jajaran pimpinan DPRD Provinsi Maluku, serta kepala OPD berfoto bersama dengan pose mengepalkan tangan seusai Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini menyepakati langkah strategis pembenahan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus menyongsong peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2026. (Foto: Humas Pemprov Maluku)
🎧 Baca Berita Menyiapkan suara…0:00Siap diputar
Kualitas suara mengikuti suara yang tersedia di perangkat atau browser Anda.

POSTINGAN.ID-AMBON, ​Pemerintah Provinsi Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik rasuah.

Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).

​Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung beserta jajaran, fungsionalis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan BPKP Maluku, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan bahwa pertemuan tersebut membuahkan kesepahaman konkret yang tertuang dalam berita acara resmi sebagai panduan pembenahan birokrasi.

Sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan meliputi tata kelola dana hibah, mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, hingga pencegahan potensi konflik kepentingan.

​“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Gubernur Hendrik Lewerissa.

​Ia menambahkan, seluruh butir kesepakatan wajib segera dieksekusi secara nyata oleh setiap perangkat daerah tanpa harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan apresiasi mendalam kepada KPK RI dan Kemendagri atas pendampingan berkelanjutan dalam mendorong reformasi birokrasi di Bumi Raja-Raja.

​Di sisi lain, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, memaparkan bahwa kolaborasi lintas instansi ini krusial mengingat hasil evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan indeks integritas Provinsi Maluku masih berada di bawah angka 72,9 persen atau masuk dalam kategori rentan.

​Kendati demikian, KPK memberikan apresiasi atas keterbukaan Gubernur Maluku beserta jajaran untuk segera melakukan perbaikan signifikan.

Seluruh rencana tindak lanjut tersebut wajib dilaporkan kepada lembaga antirasuah selambat-lambatnya pada akhir Desember 2026.

​Secara khusus, KPK memetakan tiga sektor utama yang memerlukan intervensi mendesak, yaitu: Perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan pembenahan prosedur serta substansi pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Pengelolaan Belanja Hibah yang berkaitan dengan penguatan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran dan berdampak langsung pada pelayanan publik.

Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan peningkatan pengawasan internal di seluruh OPD dengan melibatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

​Selain itu, KPK turut menggarisbawahi pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran oleh DPRD agar roda pemerintahan senantiasa berjalan di atas rel regulasi yang benar.

​Melalui sinergi erat ini, Pemprov Maluku bertekad menjadikan pencegahan rasuah sebagai pilar utama reformasi birokrasi guna mendongkrak kualitas pelayanan publik, merawat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.(*)

👁 3 dilihat💬 0 komentar⏱ 2 menit baca📅 Terbit 17 November 2026