POSTINGAN.ID-AMBON, Polemik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dinilai mulai bergeser menjadi kegaduhan politik.
Tuntutan aksi massa yang mendesak pengusutan LHKPN tersebut disinyalir telah ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
Wakil Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Wandri Makassar, mengkritik gelombang unjuk rasa yang dinilainya sudah mengarah pada tindakan tidak wajar.
“Demo sudah tidak wajar, kita sudah tahu warnanya,” ujar Wandri Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Wandri, manuver politik yang menunggangi isu LHKPN lambat laun akan terbongkar. Ia mengimbau agar polemik ini tidak terus dimanfaatkan untuk memicu ketegangan publik di Maluku.
“Kalau dibiarkan saja, yang ditunggangi biasanya tidak bertahan lama. Kalau bertahan lama, pasti ketahuan dan terbuka sendiri siapa sutradaranya,” tegasnya.
Ia menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Hendrik Lewerissa yang sangat energik dan kerja keras untuk bangun maluku, mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh tuduhan yang terus diembuskan.
“Sampai kapan pun difitnah, Gubernur Hendrik itu gubernur kita semua orang Maluku. Gubernur HL itu, pemimpin yang amanah, rendah hati, punya visi yang jelas untuk bangun maluku dan masih dicintai 90 persen rakyat,” jelas Wandri.
Wandri menekankan bahwa klarifikasi mengenai pelaporan LHKPN tersebut sebenarnya telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia mempertanyakan motivasi di balik penekanan isu yang terus berulang.
“Persoalan LHKPN sudah selesai dan banyak sudah penjelasan. Tapi kalau masih terus mau digoreng, itu berarti ada maksud dan tujuan tertentu,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku mengklarifikasi bahwa aset tidak bergerak yang dicantumkan dalam laporan terbaru bukan merupakan perolehan baru saat menjabat.
Aset tersebut sempat belum terdata pada LHKPN 2024 akibat kendala administrasi, sebelum akhirnya diperbaiki melalui pendampingan Inspektorat.
Aliansi Pemuda Intelektual (API) Maluku menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Maluku pada 24 September 2026, mendesak wakil rakyat menelusuri penyesuaian nilai harta sang gubernur.
Menanggapi hal itu, Pemuda Muhammadiyah Maluku berencana menggelar aksi tandingan guna mengawal jalannya roda pemerintahan dari gangguan spekulasi politik.
“Kami lagi mempersiapkan diri untuk turun juga aksi demonstrasi, tapi untuk membela Gubernur HL. Kami tidak mau Maluku ini dibuat gaduh terus, karena kalau gaduh terus yang rugi masyarakat banyak,” ungkap Wandri.
Ia menambahkan, ketidakstabilan iklim politik berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan roda pembangunan yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga.
“Kalau pembangunan dan perekonomian terhambat karena kegaduhan, bukan mereka yang segelintir itu yang bertanggung jawab. Masyarakat banyak yang akan merasakan dampaknya,” jelasnya.
Wandri menengarai adanya skenario terstruktur dari kelompok tertentu untuk menghambat efektivitas kinerja Pemerintah Provinsi Maluku.
“Mereka sengaja buat gaduh supaya pemerintahan ini tidak bisa berbuat untuk rakyat, dan memang itu skenario yang dibuat dan diharapkan mereka,” pungkasnya.(*)
