POSTINGAN.ID-AMBON, Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Maluku, Gemelita Pattiradjawane, memandang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu tokoh yang patut diperhitungkan dalam wacana pengisian posisi Wakil Presiden RI, jika sewaktu-waktu kursi tersebut mengalami kekosongan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gemelita pada Minggu (15/11/2026). Tokoh yang juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku ini menyoroti rekam jejak Dasco dalam merajut komunikasi lintas elemen sebagai modal utama yang layak dipertimbangkan.
Gemelita menjelaskan, kepiawaian seorang pemimpin dalam membuka saluran dialog dan menjadi mediator berbagai kepentingan publik merupakan faktor krusial untuk menjaga keharmonisan relasi antara eksekutif, legislatif, dan warga negara.
“Dorongan ini bukan untuk mendahului proses konstitusional. Bagi kami, nama Pak Dasco patut dipertimbangkan karena memiliki pengalaman berkomunikasi dengan berbagai pihak dan memahami kerja lembaga negara,” kata Gemelita.
Dalam paparannya, ia menyinggung sejumlah momentum ketika Dasco turun langsung berdialog dengan kelompok masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa di kompleks parlemen.
Ia mencatat, pada September 2025 lalu, Dasco menerima perwakilan organisasi kemahasiswaan pascagelombang unjuk rasa guna menampung aspirasi mereka agar diteruskan kepada pihak pemerintah.
Sebelumnya, pada tahun 2024, Dasco juga tercatat memfasilitasi audiensi dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di gedung DPR RI.
Bagi Gemelita, rangkaian pertemuan tersebut mencerminkan betapa vitalnya keterbukaan komunikasi dalam meredam dan merespons gejolak sosial politik, terutama saat muncul perbedaan sikap maupun tuntutan publik terhadap kebijakan negara.
“Seorang pemimpin nasional wajib menjadi penyambung lidah rakyat, menjembatani perbedaan, dan memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti. Pengalaman berdialog itu relevan, meski tetap harus dinilai bersama kapasitas, integritas, dan tanggung jawabnya kepada publik,” ujarnya.
Kendati melontarkan dukungan wacana terhadap sosok Dasco, Gemelita menggarisbawahi bahwa seluruh diskursus mengenai suksesi kursi Wakil Presiden wajib tunduk pada koridor hukum tertinggi negara.
Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila jabatan Wakil Presiden lowong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang memilih penggantinya dari dua kandidat yang diajukan oleh Presiden.
Oleh karena itu, kemunculan nama-nama dalam wacana publik tidak akan menggeser prosedur baku yang telah digariskan oleh konstitusi.
Menutup keterangannya, Gemelita mengajak seluruh elemen agar menyikapi diskursus kepemimpinan nasional secara objektif, rasional, serta selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“TIDAR Maluku mendorong agar setiap gagasan disampaikan secara terbuka, dengan menghormati konstitusi dan mengutamakan persatuan,” katanya.(*)





