Gubernur Lewerissa Gandeng Australia Perkuat Sistem Mitigasi Bencana Maluku

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (tengah) berfoto bersama delegasi Kedutaan Besar Australia dan Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia usai pertemuan di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026). Kolaborasi bilateral ini diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan daerah dan kesiapsiagaan bencana di Maluku. (Foto: Istimewa)
🎧 Dengarkan KaryaMenyiapkan suara bahasa Indonesia…
0:00Siap diputar

Kualitas suara mengikuti pilihan suara yang tersedia di perangkat atau browser Anda.

POSTINGAN.ID-​AMBON, Pemerintah Provinsi Maluku memacu perluasan jejaring kemitraan internasional guna meningkatkan ketangguhan daerah dalam menanggulangi berbagai ancaman alam.

Langkah konkret tersebut diwujudkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, ketika menjamu delegasi Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).

​Agenda diplomasi ini menjadi pijakan penting untuk merancang kolaborasi pada sektor tata kelola kebencanaan, pengurangan dampak bencana, serta aksi kemanusiaan.

Fokus utamanya diarahkan untuk menjawab kerumitan tantangan kebencanaan di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.

​Saat berdialog, Hendrik menginginkan agar lawatan delegasi Australia mampu melahirkan rumusan gagasan yang membangun.

Masukan tersebut nantinya menjadi fondasi perancangan skema kemitraan Australia Indonesia, khususnya untuk memaksimalkan penanganan risiko kebencanaan di Bumi Raja-Raja.

​Ia memaparkan bahwa Maluku masih bertengger di jajaran daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi secara nasional.

Merujuk catatan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), skor kerawanan Maluku melonjak sebesar 42,44 poin, dari sebelumnya 161,50 pada tahun 2024 kini menembus angka 203,94.

​Lonjakan skor tersebut dipicu oleh akumulasi tiga variabel utama, yakni tingkat ancaman alam, kerentanan sosial maupun geografis, serta kesiapan kapasitas daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

​”Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Gubernur.

​Lebih jauh, Hendrik menguraikan bahwa bentang alam serta letak geografis Maluku menyimpan kerumitan tersendiri.

Catatan sejarah menunjukkan, sekitar 40 persen titik pusat gempa bumi dan tsunami di Tanah Air selama rentang waktu 1600–2000 berada di kawasan Maluku.

Kondisi ini diperberat oleh aktivitas gunung berapi aktif serta tren kenaikan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga anomali cuaca ekstrem.

​Merujuk dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku periode 2022–2026, terpetakan sedikitnya 15 ragam potensi bencana yang mengintai wilayah ini.

​Di sisi lain, sejumlah kendala struktural masih membayangi tata kelola kebencanaan di Maluku. Mulai dari rentang kendali geografis yang tersebar di pulau-pulau, penguatan institusi yang belum maksimal, ketimpangan dokumen perencanaan kebencanaan di level BPBD kabupaten/kota, hingga ruang fiskal daerah yang terbatas.

​Situasi tersebut kian menantang lantaran dalam kurun beberapa bulan belakangan, sejumlah daerah di Maluku dilanda kemarau panjang yang memicu kebakaran hutan dan lahan.

Fenomena iklim El Nino menjadi pemicu utama, yang eskalasinya turut diperburuk oleh faktor kelalaian manusia.

​Menyikapi realitas itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong dukungan Pemerintah Australia melalui program kerja sama yang nyata dan berjangka panjang, mencakup manajemen risiko hingga distribusi bantuan kemanusiaan.

​Hendrik menilai, kedekatan batas teritorial antara Maluku dan Australia yang bersinggungan langsung lewat Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru merupakan modal geopolitik yang kuat untuk mempererat kemitraan bilateral.

​”Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.

​Ia pun menekankan bahwa strategi pengurangan risiko bencana, aksi antisipatif (Anticipatory Action), serta tata kelola risiko iklim (Climate Risk Management) wajib diintegrasikan secara utuh ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah.

​Melalui penjajakan ini, ia menaruh harapan besar terbukanya ruang kolaborasi yang lebih komprehensif. Tujuannya agar Maluku tidak sekadar tanggap saat menghadapi situasi darurat, melainkan mampu membangun daya lenting masyarakat serta mempercepat respons kemanusiaan di kawasan kepulauan.

​Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh First Secretary Kedutaan Besar Australia Mr. Jacqui Lord, Humanitarian Program Manager Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Henry Pirade, Partnership & Design Adviser Tanya McQueen, serta Disaster Risk Management Expert Avianto Amri.

Sementara dari jajaran Pemprov Maluku hadir mendampingi Gubernur, yakni Asisten I Setda Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.(*)

👁 5 dilihat💬 0 komentar⏱ 3 menit baca📅 Terbit 16 November 2026