POSTINGAN.ID-JAKARTA, Langkah strategis ditempuh Pemerintah Provinsi Maluku guna memastikan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Sikap tegas tersebut disuarakan langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di hadapan jajaran kementerian dan lembaga dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga yang berlangsung di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Agenda penting ini diselenggarakan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah menjelang agenda kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku dalam waktu dekat, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 mengenai Penertiban Kawasan Hutan.
Di tengah pertemuan itu, Gubernur Hendrik menekankan bahwa arah kebijakan penataan Gunung Botak wajib beriringan dengan peningkatan taraf hidup warga lokal.
Ia mendesak pemerintah pusat agar menghadirkan kebijakan afirmatif yang memberi keleluasaan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengusaha setempat untuk mengambil bagian di dalam rantai bisnis pertambangan.
”Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
Lebih lanjut, Gubernur memaparkan tiga poin krusial yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Poin pertama, jika kapasitas permodalan BUMD belum memadai, korporasi BUMN yang nantinya memegang mandat pengelolaan tambang diwajibkan menjalin kemitraan strategis bersama pengusaha lokal Maluku.
Poin kedua menyangkut optimalisasi peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penerbitan rekomendasi izin lingkungan serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Poin ketiga menekankan pentingnya perumusan skema Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang adil serta transparan.
Kebijakan fiskal ini dinilai krusial agar daerah penghasil memperoleh manfaat finansial yang nyata guna mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, laporan dari Pangdam XV/Pattimura serta Kapolda Maluku menyebutkan bahwa kawasan Gunung Botak saat ini telah steril dari segala bentuk kegiatan penambangan tanpa izin. Unsur TNI dan Polri telah melakukan langkah-langkah sterilisasi mulai dari penyisiran lapangan, penutupan akses, hingga mendirikan pos penjagaan permanen guna mengantisipasi kembalinya aktivitas ilegal.
Kedua institusi penegak hukum tersebut menyatakan komitmen penuh dalam mengawal kebijakan penataan ini dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga proses penertiban berjalan kondusif tanpa memicu gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Di sisi lain, perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi turut memberikan pandangan terkait urgensi pembersihan kawasan dari sisa material maupun perangkat eksploitasi ilegal.
Pemulihan kawasan tersebut dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol negara dalam melindungi ekosistem sekaligus keselamatan warga setempat.
Forum koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D.; Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon; Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto; Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas; Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan; perwakilan kementerian/lembaga teknis terkait; Satgas Penertiban Kawasan Hutan; jajaran TNI AU; serta perwakilan PT Antam.
Seluruh hasil rumusan dan pokok pikiran dalam rapat tersebut akan segera diserahkan oleh Wakil Menteri Pertahanan kepada jajaran pimpinan tertinggi untuk dilaporkan langsung kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan strategis menjelang lawatan Menteri Pertahanan ke Bumi Maluku.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, Pemprov Maluku optimistis pembenahan tata kelola tambang Gunung Botak mampu menciptakan iklim investasi yang tertib, aman, berkesinambungan, serta berkeadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Buru dan Maluku secara keseluruhan.(*)
