POSTINGAN.ID-JAKARTA, Pemprov Maluku mengambil langkah tegas guna mengawal Proyek Strategis Nasional Blok Masela agar berjalan lancar.
Dalam pertemuan koordinasi bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa kepentingan serta hak-hak warga yang terdampak harus segera diselesaikan secara transparan dan adil.
Pertemuan penting tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar, perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta manajemen Inpex selaku kontraktor utama.
Sekretaris Daerah Sadali Ie memaparkan bahwa fokus utama pembahasan kali ini adalah mempercepat proses penyelesaian hak masyarakat yang berada langsung di sekitar area pembangunan fasilitas migas tersebut.
Gubernur Hendrik Lewerissa secara khusus mendesak pihak Inpex bersama Kantor Jasa Penilai Publik untuk segera menuntaskan pembayaran kompensasi berdasarkan data hasil verifikasi lapangan yang valid.
Selain dana kompensasi, pemerintah daerah juga menyiapkan skema penanganan komprehensif bagi warga terdampak.
Skema tersebut mencakup pemberian tunjangan biaya hidup selama satu tahun, relokasi enam unit rumah warga ke lokasi hunian pengganti yang layak, ganti rugi tanaman tumbuh, serta bantuan perlengkapan penunjang kehidupan yang nilainya segera ditetapkan berdasarkan rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Dukungan penuh dari jajaran TNI, Polri, serta unsur pimpinan daerah dihadirkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses di lapangan berlangsung.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap sinergi lintas sektor ini mampu mempercepat kelancaran proyek nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan sosial masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.(*)
