POSTINGAN.ID-AMBON, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan dampak kekeringan dan potensi kabut asap perlu diantisipasi sejak dini untuk mencegah kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, El Nino dapat mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk tanaman pangan, cabai, sayuran, serta ketersediaan pakan ternak. Sementara itu, karhutla berpotensi merusak lahan pertanian dan menghambat transportasi laut maupun udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan antarpulau.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah, antara lain memperkuat cadangan pangan daerah, menjaga distribusi antarpulau, dan mengendalikan harga bahan pokok.
Penguatan cadangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan beras dan komoditas pokok lainnya, termasuk kesiapan penyaluran ke wilayah yang membutuhkan. Pemprov Maluku juga berkoordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait untuk menjaga kelancaran pasokan.
Selain memantau harga komoditas strategis, pemerintah mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Pemprov Maluku turut mendorong pemanfaatan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung, guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.
Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk memantau titik panas (hotspot), kualitas udara, serta dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan dan kelangkaan akibat musim panas berkepanjangan.
Inawati menjelaskan, pasokan cabai lokal dari sejumlah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, semakin berkurang. Karena itu, pemerintah akan mendatangkan cabai dari luar daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jadi saat ini, kami sementara melakukan kolaborasi dengan Perwakilan bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan/FDP terutama untuk komoditi cabai, karena cabai lokal yang semakin berkurang didaerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, maka komoditi ini akan didatangkn dari luar daerah”, jelasnya.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Maluku berharap ketahanan pangan tetap terjaga, distribusi bahan pokok berjalan lancar, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim (Diskominfo Promal)
