POSTINGAN.ID-JAKARTA, Dinamika politik di lingkaran puncak pemerintahan kembali memanas. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menyampaikan niatannya untuk melepaskan posisi sebagai orang nomor dua di Indonesia saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (10/11/2026) pagi.
Kabar pertemuan dan perbincangan penting tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menggelar jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan.
”Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo kepada awak media, dilansir dari CNN Indonesia.
Pertemuan empat mata antara Kepala Negara dan Wakilnya itu berlangsung cukup lama, yakni sekitar 2,5 jam. Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam dialog mendalam tersebut, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu secara terbuka mengutarakan rencananya untuk mundur dari jabatan Wapres menyikapi gelombang isu dan dinamika hukum yang tengah berkembang.
”Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” jelas Prasetyo.
Prasetyo juga menepis spekulasi yang menyebutkan adanya penolakan langsung dari Presiden Prabowo atas niatan Gibran tersebut. Menurutnya, Presiden lebih banyak memberikan arahan serta saran pertimbangan, sementara Gibran meminta ruang untuk menempuh jalur hukum formal demi membuktikan keabsahan berkas yang dimilikinya.
”Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” tambahnya.
Langkah yang diambil Gibran ini mengemuka di tengah menguatnya tekanan politik dari Senayan. Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari enam fraksi berbeda diketahui telah melayangkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah parlemen ini diambil guna merespons tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam amar keputusannya, MA membatalkan surat keterangan (Suket) kesetaraan SMA milik Gibran yang sempat dipergunakan sewaktu pendaftaran Pilpres 2024. Hal ini menguatkan pengujian MK sebelumnya yang tidak menemukan rekam bukti fisik kelulusan setara jenjang SMA milik yang bersangkutan dari lembaga pendidikan di Singapura maupun Australia.
Atas dasar itulah, DPR menggulirkan mekanisme HMP sesuai ketentuan UU MD3 untuk mendalami dugaan tidak terpenuhinya syarat administratif kepemimpinan nasional.
Di sisi lain, Gibran sendiri sebelumnya telah memberikan tanggapan santai atas polemik ijazah yang menerpanya. Ia menegaskan bahwa kualifikasi pendidikannya sudah sesuai dengan jenjang perguruan tinggi yang ditempuh.
”Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” tutur Gibran dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Rabu (7/10/2026).
Kini, kepastian mengenai langkah politik Gibran selanjutnya di panggung pemerintahan tengah menunggu tindak lanjut hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta perkembangan sikap resmi dari parlemen.(*)
