POSTINGAN.ID-JAKARTA, Langkah besar dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat kepulauan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menggelar pertemuan resmi bersama Wakil Menteri Kesehatan II Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Senin (02/11/2026).
Didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, S.I. Patta, Gubernur sukses mengamankan komitmen dukungan pusat guna merealisasikan pembenahan infrastruktur kesehatan secara masif pada tahun 2027 mendatang.
Fokus utama dalam agenda strategis tersebut adalah pengajuan alokasi anggaran untuk renovasi total RSUD dr. M. Haulussy. Langkah pembaruan ini krusial agar rumah sakit tersebut bertransformasi menjadi pusat rujukan utama yang memiliki standar pelayanan unggul di wilayah Maluku.
Pemprov Maluku menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus berjalan terintegrasi serta disesuaikan secara cermat dengan kondisi geografis daerah kepulauan.
Strategi penataan ini mencakup penguatan sinergi antara RSUD dr. M. Haulussy dan RSUD dr. Ishak Umarella sebagai pilar pendukung. Jarak tempuh antarfasilitas yang hanya berkisar 20 menit dinilai sangat ideal untuk efisiensi layanan, mencegah tumpang tindih penanganan, serta memaksimalkan konsentrasi tenaga medis spesialis.
Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap dipertahankan dan dioptimalkan secara khusus untuk pelayanan kesehatan jiwa.
”Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal serta besarnya kebutuhan layanan rujukan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegas Gubernur.
Tidak berhenti pada fasilitas rujukan provinsi, perhatian serius juga diarahkan ke tingkat layanan dasar. Gubernur turut mengusulkan perbaikan menyeluruh bagi 141 unit Puskesmas terintegrasi yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Maluku pada tahun 2027.
Berdasarkan data teknis hasil koordinasi bersama Kemenkes RI, rincian perbaikan tersebut meliputi 62 unit dengan kondisi rusak ringan, 38 unit rusak sedang, serta 41 unit masuk kategori rusak berat.
Pembenahan fasilitas dasar di kecamatan hingga wilayah terluar dinilai sangat esensial agar konektivitas layanan kesehatan warga tidak terhalang infrastruktur yang tidak memadai.
Melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Kesehatan RI, Pemprov Maluku optimis peningkatan mutu kesehatan dasar dan rujukan dapat terwujud secara merata, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas medis yang modern, tangguh, dan berstandar nasional.(*)
